Pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) didahului oleh serangkaian pernyataan publik yang memicu polemik nasional terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mantan Kepala BGN tersebut menuai sorotan tajam setelah melontarkan lima kebijakan dan klaim kontroversial, mulai dari standar konsumsi susu harian anak yang dinilai berlebihan hingga usulan penggunaan serangga sebagai sumber protein alternatif.
Seluruh pernyataan ini memicu perdebatan publik karena berdampak langsung pada anggaran, operasional, dan arah kebijakan program prioritas pemerintah pusat.
1. Klaim Konsumsi Susu Dua Liter Per Hari
Dadan Hindayana memicu perdebatan setelah membagikan pengalaman pribadi yang menyatakan bahwa kedua putranya mengonsumsi hingga dua liter susu per hari untuk menunjang pertumbuhan. Pernyataan ini menuai kritik dari para ahli gizi karena standarnya dinilai terlalu tinggi dan tidak realistis bagi rata-rata pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.
2. Opsi Serangga Sebagai Protein Alternatif MBG
Dalam perencanaan Program Makan Bergizi Gratis, BGN membuka opsi penggunaan serangga seperti belalang dan ulat sagu sebagai sumber protein alternatif. Usulan ini memicu pro-kontra di tengah masyarakat terkait kelayakan konsumsi, aspek budaya, serta standar pemenuhan gizi nasional.
3. Pengadaan Motor Listrik Operasional BGN
Sorotan publik juga tertuju pada kebijakan pengadaan armada motor listrik operasional yang menggunakan logo resmi BGN. Kendaraan listrik ini dialokasikan khusus untuk mendukung kelancaran logistik dan distribusi operasional program MBG di lapangan.
4. Penggunaan Jasa Event Organizer (EO)
Dadan mengonfirmasi keterlibatan pihak ketiga berupa jasa Event Organizer (EO) dalam pelaksanaan berbagai kegiatan resmi BGN. Kebijakan ini memicu kritik dari masyarakat terkait efisiensi penggunaan anggaran negara untuk program penanganan gizi.
5. Wacana Ekspansi MBG ke Jeddah
BGN melontarkan wacana untuk menjajaki implementasi Program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di Jeddah, Arab Saudi. Rencana ekspansi internasional ini dipertanyakan publik karena program domestik dinilai masih memerlukan banyak pembenahan.
Rangkaian polemik ini menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi publik yang terukur dalam pengelolaan program strategis nasional. Evaluasi menyeluruh terhadap operasional Badan Gizi Nasional kini menjadi fokus utama pemerintah pasca-pencopotan tersebut.